Sebagai negara demokrasi, Indonesia sering dijuluki sebagai “Laboratorium Demokrasi Dunia”. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan etnis dan bahasa, perjalanan Indonesia dalam berdemokrasi bukanlah sekadar pilihan sistem politik, melainkan sebuah ikhtiar panjang untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tentu tidak luput dari tantangan. Isu-isu seperti politik uang, polarisasi di media sosial, hingga menjaga kebebasan berpendapat tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Demokrasi kita memang masih “berisik” dan penuh perdebatan, namun justru kebisingan itulah bukti bahwa jantung kebebasan masih berdenyut. Seperti kata Bung Hatta, “Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan.” Demokrasi di Indonesia bukanlah sebuah produk jadi yang diimpor dari Barat, melainkan sebuah organisme hidup yang terus tumbuh, beradaptasi, dan terkadang mengalami luka dalam proses pendewasaannya. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis, Indonesia adalah eksperimen demokrasi paling ambisius di dunia.
Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara di mimbar, tetapi juga tentang pemenuhan hak-hak dasar warga negara agar mereka mampu berpartisipasi secara bermartabat dalam kehidupan bernegara. Di sinilah program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk sebagai narasi sentral dalam perjalanan demokrasi kontemporer Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi diskursus publik yang paling hangat di Indonesia dalam setahun terakhir. Sebagai salah satu program unggulan pemerintah, kebijakan ini dirancang dengan ambisi besar, namun dalam perjalanannya menuai perdebatan sengit dari berbagai sudut pandang.
Sementara itu, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Sekumpulan perempuan yang mengatasnamakan Relawan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi protes terhadap kebijakan pemerintah di Bundaran UGM. Uniknya, aksi dikemas dengan kegiatan bernyanyi bersama bertajuk “Karaoke WNI Mumet”. Juru Bicara Media Relawan Suara Ibu Indonesia Widya mengatakan, aksi itu merupakan salah satu cara pihaknya untuk menjaga kewarasan di tengah carut marutnya program MBG. Upayanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu yang mengkritisi kebijakan program pemerintah.
Salah satu poin utama yang disoroti dalam aksi ini adalah mendesak pemerintah segera menghentikan dan mengevaluasi program MBG. Sebab, program tersebut memicu efek domino yang mengabaikan sektor-sektor krusial lainnya. Untuk bidang pendidikan misalnya, banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun dengan gaji rendah. Namun hak untuk mendapatkan upah layak dikesampingkan demi mengangkat ribuan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam momen aksi ini, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengaku juga sempat mendapat serangkaian teror akibat mengkritik kebijakan pemerintah. Mulai lewat pesan singkat dari nomor asing, ancaman penculikan hingga pembongkaran aib. Tidak hanya itu, dia juga mendapat tindakan penguntitan dan pengambilan foto secara diam-diam oleh orang tidak dikenal di tempat umum. Serta pembunuhan karakter melalui isu-isu pribadi di media sosial seperti menuduh dirinya sebagai LGBT. Tiyo mengakui serangkaian aksi teror terhadap dirinya itu muncul setelah BEM UGM mengkritik kebijakan pemerintah.
Komunitas Ibu Berisik yang melaksanakan kegiatan bertajuk Karaoke WNI Mumet tersebut siap untuk berjuang dengan tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Sleman. Mereka menyatakan siap menjadi pemantik generasi muda terutama seluruh elemen Mahasiswa di DIY untuk turut serta serta bersama sama elemen masyarakat, Polri dan TNI dalam menjaga kabupaten Sleman supaya tetap kondusif.
Komentar