Sleman – Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman, H. Harjaka, S.Pd., S.Ag., M.A., menyampaikan bahwa penegakan hukum yang berintegritas, adil, dan independen merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya, setiap penanganan perkara, termasuk dugaan tindak pidana korupsi, harus dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Harjaka menilai bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari kepentingan apa pun.
“Prinsip negara hukum mengharuskan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Masyarakat perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti, dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Harjaka.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap perkembangan perkara hukum secara bijaksana dengan mengedepankan literasi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, sikap tersebut penting untuk menjaga suasana yang kondusif sekaligus menghormati asas praduga tak bersalah.
Harjaka mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan tanpa hambatan. Ia berharap seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas, dapat bersinergi dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Dalam perspektif Muhammadiyah, keadilan merupakan nilai yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati proses hukum, menjaga persatuan, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun pribadi,” katanya.
Menutup pernyataannya, Harjaka berharap setiap proses penegakan hukum dapat menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa independensi aparat penegak hukum harus terus dijaga sebagai fondasi dalam membangun Indonesia yang bersih, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.
Komentar